Bandung, dialekyikakita.com — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat tengah melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan penyelewengan anggaran di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtawening, Kota Bandung. Kasus ini menjadi sorotan publik yang mendesak agar penanganannya dilakukan secara cepat, transparan, dan akuntabel.
Pengamat politik dan kebijakan publik, R. Wempy Syamkarya, menilai proses hukum terhadap kasus ini harus dikawal secara serius oleh seluruh elemen masyarakat.
“Kejati Jabar harus bergerak cepat, namun tetap cermat dalam mengumpulkan data dan bukti. Penanganan yang transparan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Wempy, Sabtu (5/10/2025).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyelidikan masih berada pada tahap awal. Tim penyidik Kejati Jabar tengah menelusuri indikasi penyelewengan yang diduga melibatkan sejumlah pihak.
Keterlibatan berbagai aktor dan kompleksitas alur anggaran dalam tubuh perusahaan pelat merah ini diperkirakan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengusutan. Meski demikian, publik berharap kejaksaan mampu mengatasi hambatan tersebut demi menegakkan supremasi hukum.
Berbagai pihak mendorong agar penyelidikan kasus ini berjalan efektif dan tidak berlarut-larut. Wempy menyebutkan setidaknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan:
1. Peran Aktif Masyarakat
Masyarakat diimbau untuk ikut mengawasi jalannya proses penyelidikan dan melaporkan dugaan korupsi lain yang mungkin terjadi.
2. Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Kota Bandung diharapkan bersikap terbuka dan kooperatif, serta memberikan dukungan penuh terhadap langkah Kejati Jabar.
3. Keterlibatan Lembaga Antikorupsi
Lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun organisasi masyarakat sipil dinilai dapat turut memantau proses hukum agar tetap pada koridornya.
Selain menuntut penyelesaian hukum, masyarakat juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama Perumda Tirtawening, Soni Salimi, yang telah menjabat selama satu dekade.
Evaluasi tersebut dinilai penting untuk menilai akuntabilitas pengelolaan perusahaan, sekaligus merespons dugaan penyelewengan yang sedang diselidiki.
“Transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah harus menjadi prioritas. Evaluasi terhadap kepemimpinan merupakan langkah penting untuk pembenahan institusi,” tambah Wempy.
Masyarakat berharap Kejati Jabar dapat menuntaskan kasus ini dengan serius dan membawa pihak yang terbukti bersalah ke meja hijau, demi menjaga integritas pelayanan publik di Kota Bandung.
Sumber : R. Wempy Syamkarya, Pengamat Politik dan Kebijakan Publik
Penulis : Uzhie
Editor : Jajang Fauzi
Sumber Berita : Kontrributor Bandung
