Dialektikakita.com – Program makan gratis pemerintah di era Presiden Prabowo kini tengah menjadi buah bibir se-antero jagat raya. Gerakan makan sehat gratis sangat membantu anak-anak sekolah. Namun , di pihak lain gerakan itu pun disadari atau tidak turut mematikan ladang usaha para pemilik kantin di berbagai sekolah mulai SD, SMP, bahkan sampai SMA. Tidak sedikit dari para pemilik kantin menjerit, pasalnya dagangan mereka tidak laku. Lantas di benak saya muncul pertanyaan: ada apa dengan kantin, dan mengapa kantin terlupakan?
Gerakan makan gratis yang kini tengah bergulir pada hakikatnya kegiatan yang baik. Setidaknya, jutaan pelajar di Indonesia bisa sedikit menyimpan uang jajannya karena sudah tergantikan dengan makan gratis. Belakangan. khususnya di wilayah Tasikmalaya, implementasi gerakan mulia pemerintah itu mendapat tuaian kritis dari berbagai kalangan. Pemerintah dalam gerakan ini betul-betul melupakan kantin sekolah sehingga mereka pun turut menjerit akibat ulah pemerintah. Pemerintah seharusnya lebih teliti dalam menjalankan kebijakan ini sehingga tidak memunculkan masalah baru di masyarakat.
Penulis melalui opini ini menyodorkan beberapa persoalan berkait program makan gratis di Tasikmalaya. Beberapa pemilik kantin sekolah merasa dirugikan akibat program makan gratis. Mereka mengeluh lantaran dagangannya menumpuk akibat para siswa enggan jajan karena sudah mendapatkan makanan gratis dari pemerintah melalui pihak luar yang digandeng pemerintah. Pemerintah lupa di setiap sekolah ada kantin. Idealnya, pemerintah dalam mengimplementasikan makan gratis kantin sekolah pun diikutsertakan.
Sebaliknya, kantin sekolah di Wilayah Tasikmalaya sama sekali tidak dilibatkan dalam programn makan gratis. Padahal, kantin sekolah setiap harinya melayani kebutuhan jajanan pelajar dan pemilik kantin pun hidup menggantungkan diri pada anak sekolah. Sayang, mengapa kantin terlupakan bahkan pemerintah langsung menggandeng pihak ketiga dalam program ini. Jika pemerintah tak ingin mematikan para pemilik kantin, seharusnya pemerintah pun memerintahkan pihak ketiga untuk melibatkan kantin sekolah.
Nyatanya di lapangan, tidaklah begitu. Pihak ketiga yang memiliki kewenangan penuh dalam menyalurkan makan gratis. Sementara, pihak pemilik kantin hanya bengong melihat nasi datang dan anak sekolah kenyang. Sementara, pemilik kantin hanya memelas dada di balik kekenyangan para pelajar. Pertanyaannya adalah ada apa dengan kantin?
Pentingnya Pelibatan UKM Sekolah
Penulis berpandangan bahwa kantin sekolah memiliki peran yang penting dalam mendukung kegiatan sekolah. Dengan melibatkan mereka dalam program makan gratis, pemerintah dapat memastikan bahwa dana yang dikeluarkan lebih terarah dan tepat sasaran. Selain itu, kantin sekolah cenderung memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap kualitas makanan yang disajikan karena mereka berada langsung di bawah pengawasan pihak sekolah.
Padahal, pemerintah kalau ada keinginan untuk memperdayakan kantin sekolah cukup memberikan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait menu dan tata cara penyajian. Dengan begitu, kualitas makanan tetap terjaga, dan proses pengawasan akan menjadi lebih mudah. Namun, aneh bin ajaib, dalam program makan gratis pemerintah lupa atau bagaimana sehingga tak memberikan kesempatan kepada pemilik kantin untuk berpartisipasi.
Efek Negatif dari Kebijakan yang Tidak Melibatkan Kantin Sekolah
Tak dilibatkannya kantin sekolah dan sekolah dalam program makan gratis memiliki dampak negatif. Di antaranya, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan kebencian di lingkungan sekolah. Kantin sekolah biasanya memiliki hubungan erat dengan guru, siswa, dan bahkan turut berkontribusi dalam kegiatan sekolah seperti menjaga kebersihan dan keamanan. Dengan tidak dilibatkan, rasa kecewa itu bisa berubah menjadi kebencian yang justru merugikan seluruh pihak,” ujarnya.
Sebagai contoh, Sultan menyoroti bagaimana hubungan baik antara pengelola kantin dengan guru atau kepala sekolah dapat terganggu. Hal ini bisa menjadi pemicu konflik kecil yang jika dibiarkan dapat membesar dan menciptakan suasana yang tidak kondusif di sekolah.
Saran untuk Pemerintah
Untuk mengatasi kecemburuan sosial di balik program makan gratis penulis memberikan sebuah saran yakni berupa evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program makan gratis. Kemudian pemerintah harus mereorganisasi kalangan yang terlibat sehingga melahirkan keharmonisan. Penulis dalam kesempatan ini memberikan beberapa saran bagi pemerintah, di antaranya:
1. Melibatkan kantin sekolah sebagai mitra utama dalam penyediaan makanan gratis.
2. Menyusun regulasi yang jelas, termasuk juklak dan juknis, untuk memastikan standar kualitas dan tata kelola yang baik.
3. Mengutamakan transparansi dalam pengelolaan dana agar program ini tidak menimbulkan potensi korupsi atau kolusi.
Dengan melibatkan kantin UKM yang ada di lingkungan sekolah, pemerintah tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Program ini harus dijalankan dengan adab dan etika yang baik agar tidak menimbulkan kebencian.
Penulis berharap dengan tulisan ini setidaknya akan menjadi titik cerah dalam pelaksanaan makan gratis yang tentram sehingga dapat menjadi contoh keberhasilan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Makan gratis pelajar merupakan tujuan mulia harus diiringi dengan cara pelaksanaan yang baik. Kebijakan yang baik akan menjadi lebih efektif jika dilaksanakan dengan adab dan mempertimbangkan semua pihak yang terkait. Kita harus memastikan bahwa program ini tidak hanya menguntungkan siswa, tetapi juga seluruh ekosistem di sekitar sekolah. Selamat makan gratis!. (Penulis adalah Sultan Patrakusumah VIII, dan Amanah Penjaminan Phoenix INA 18).
